HAPUSNYA PERIKATAN UTANG PIUTANG KARENA PERCAMPURAN UTANG MELALUI PERKAWINAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Authors

  • Abd. Djalil Ghaffar Universitas Jember

DOI:

https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i3.684

Keywords:

Mixing debt, marriage agreement, marital assets

Abstract

One of the reasons for the cancellation of the agreement is the occurrence of a mixture of debts. Debt mixing is a mix of positions (quality) of the parties entering into an agreement so that the quality as a creditor becomes one with the quality of the debtor so that the agreement between the two parties is null and void. Mixing of debts is regulated in Article 1436 of the Civil Code to Article 1437 of the Civil Code. Debt mixing can occur because the positions of creditors and debtors become one. For example, a creditor marries a debtor, which results in a mix of debts and the agreement that previously existed is erased.

Problems can arise when it relates to debts owned by creditors and debtors who eventually marry. If the creditor does not want the debt owned by the debtor to be erased even though they are both married. Even though there are clear rules emphasized that debts can be written off by law, one of which is if there is a mix-up of debts.

References

Ahmad Rafiq, 1998, Hukum Islam di Indonesia, jakarta, Rajawali Pers.

Andy Hartanto, 2012, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan),Yogyakarta, Laksbang Grafika.

Firman Floranta Adonara, 2020, Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol.01, Issue 2.

Imam Sudiyat, Peta Hukum Waris Indonesia, Makalah Simposium Hukum Waris, Jakarta 10-12 Februari 1983, BPHN, Jakarta.

J. Satrio, 1995, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Cetakan ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti.

J.Satrio, 1993, Hukum Harta Perkawinan, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Oetari Darmabrata, 1980, Hukum Perdata I dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Seksama, Jakarta.

R. Soebekti, Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris, Makalah Simposium Hukum Waris Nasional, Tanggal 10-12 Februari 1989, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta,

Sumijati, 2004, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta, Liberty.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: MA/Pemb/0807/75, tanggal 20 Agustus 1975,

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Downloads

Published

2023-06-22

How to Cite

Abd. Djalil Ghaffar. (2023). HAPUSNYA PERIKATAN UTANG PIUTANG KARENA PERCAMPURAN UTANG MELALUI PERKAWINAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik, 1(3), 01–18. https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i3.684

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.